Guna memahami ruang lingkup masalah kesejahteraan sosial, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar memberikan pembekalan kepada petugas pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lewat Bimbingan Teknis (Bintek) di ruang pertemuan kantor Dinsosnaker Denpasar, Kamis (11/9) kemarin. Bintek yang berlangsung dua hari dan berakhir, Jumat (12/9) hari ini, dibuka Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar, Made Erwin Suryadarma Sena, didampingi Bidang Bina Program, Nyoman Helsy Pujiastuti, dan Camat Denpasar

Utara, Nyoman Lodra. Ketua Panitia, Helsy Pujiastuti, mengatakan, bintek yang dilaksanakan ini mengambil tema penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dengan bintek ini, diharapkan petugas pendataan PMKS dan PSKS mampu mengintentarisir masalah kesejahteraan sosial yang pada akhirnya untuk ikut

bersama-sama menyusun perencanan dan pelaksanaan dalam mengatasi masalah sosial. ''Data permasalahan kesejahteraan sosial itu sangat penting sebagai penunjang dalam membuat perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang akan datang, baik oleh kalangan birokrasi maupun oleh masyarakat,'' kata Helsy Pujiastuti. Selain itu, lanjut dia, dengan pendataan kesejahteraan sosial itu bisa sebagai alat ukur yang sudah dicapai selama ini, pemuhktahiran data hasil pendataan tahun sebelumnya, sehingga diketahui 5 jenis permasalahan sosial utama seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan korban bencana yang diselesaikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. ''Bintek ini diikuti 51 orang yang terdiri dari 16 orang Kasi Kesra, 27 orang Kaur Kesra, satu orang Kasi Kesra untuk masing-masing kecamatan dan satu TKSK masing-masing kecamatan di Denpasar,'' ujarnya. Untuk materi yang diberikan dalam bintek ini, yakni kebijakan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, dan mekanisme pendataan PMKS dan PSKS. Sedangkan sebagai narasumber dari bintek kali ini, yakni dari Dinas Sosial Provinsi Bali. Sementara Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar, Made Erwin Suryadarma Sena,menyatakan, penyelengaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah dalam bentuk pelayanan sosial. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. ''Keberhasilan penyelengaraan kesejahteraan sosial sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh kesiapan unit-unit dalam organisasi terutama dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian,'' ucapnya. Diungkapkannya, pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksnakan Pemerintah Kota Denpasar telah mampu memberikan kontribusi secara nyata dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. Namun disadari pula tantangan kedepan akan semakin berkembang searah dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat. ''Dengan dilaksnakannya bintek ini kami ingin mewujudkan persamaan persepsi tentang pola dan mekanisme pendataan tentang PMKS dan PSKS sesuai dengan metode pendataan yang baik dan benar, tersedianya data MPKS dan PSKS yang lengkap, akurat, relevan dan up to date, serta berdasarkan by name by address, dan berfungsinya sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) berdasarkan sistem jaringan yang didukung teknologi informasi,'' tandasnya. Ket Foto : BUKA - Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar, Made Erwin Suryadarma Sena (tengah), didampingi Bidang Bina Program, Nyoman Helsy Pujiastuti, dan Camat Denpasar Utara, Nyoman Lodra, saat membuka bintek di ruang pertemuan kantor Dinsosnaker Denpasar, Kamis (11/9) kemarin.